image01

Saiful milah selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pasalnya, P2TP2A Kota Tangerang masih bersifat sukarelawan belum menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT).

 

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang dipertanyakan oleh Saiful milah selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pasalnya, P2TP2A Kota Tangerang masih bersifat sukarelawan belum menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Kehadiran UPT tersebut untuk memberikan advokasi dan perlindungan terhadap perempuan, anak. Sehingga anggaran pemerintah bisa digelontorkan.

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang, Saiful Mila mengatakan, praktek prostitusi kini nampak ada dan tiada sejak adanya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran. Adapun ancaman kurungan paling lama tiga bulan penjara dan denda Rp15 juta bagi siapa saja yang melanggar Perda tersebut.

“Perda ini dibentuk ketika melihat persolan ini merupakan dorongan moral maka keluarlah Perda itu oleh WH (Wahidin Halim, Walikota Tangerang Periode 2003-2013),” ujar Saiful dalam diskusi Fraksi Teras bertema ‘Transformasi Prostitusi dan Solusi Ketegasan Hukum’ yang diadakan oleh Solusi Movement dikawasan Pemkot Tangerang, Rabu, (6/10/2021).

Saiful milah menjelaskan efektivitas Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terkait mitigasi prostitusi patut dipertanyakan. Sebab, P2TP2A belum berbentuk UPT.

» 2021-11-06