Aspirasi Warga di Reses DPRD, Soroti Banjir Batuceper hingga Infrastruktur Keselamatan
DPRDKOTATANGERANG - Reses kedua DPRD Kota Tangerang yang digelar di Kampung Timbangan, Kelurahan Batuceper, menjadi momentum penting bagi warga untuk menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini mereka hadapi, terutama terkait banjir dan kondisi infrastruktur yang belum memadai.
Anggota DPRD Kota Tangerang, Teja Kusuma, menegaskan bahwa kegiatan ini dirancang sebagai sarana menyerap langsung kebutuhan masyarakat sekaligus mengurai persoalan yang berkaitan dengan kewenangan lintas pemerintahan. “Kegiatan reses kedua DPRD Kota Tangerang kita laksanakan memang untuk fokus penyerapan aspirasi masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Batuceper,” ujarnya.
Untuk memperkuat tindak lanjut, forum tersebut turut menghadirkan anggota DPR RI Komisi I, Yulius Setiarto. Kehadirannya dinilai penting dalam mendorong penyelesaian persoalan yang tidak dapat ditangani sepenuhnya oleh pemerintah daerah, khususnya yang berkaitan dengan Jalan Daan Mogot.
Menurut Teja, persoalan banjir yang kerap terjadi di kawasan permukiman tidak bisa lagi ditangani secara parsial. Ia menekankan perlunya pembenahan menyeluruh pada sistem drainase, termasuk optimalisasi gorong-gorong di sepanjang ruas jalan utama. “Persoalan banjir di wilayah pemukiman itu harus ada solusi konkret, salah satunya melalui perbaikan sistem drainase yang terintegrasi,” katanya.
Di sisi lain, faktor keselamatan pengguna jalan juga menjadi perhatian utama. DPRD mendorong pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) di titik-titik rawan guna meminimalisir risiko kecelakaan di tengah tingginya arus lalu lintas. “Kita menginginkan adanya JPO demi keselamatan masyarakat, karena lalu lintas di kawasan ini cukup padat dan berisiko,” ujar Teja.
Ia juga mengangkat kebutuhan pembangunan underpass di kawasan Poris sebagai solusi jangka panjang untuk perlintasan sebidang yang selama ini kerap menimbulkan kecelakaan. Namun, keterbatasan anggaran daerah menjadi kendala utama sehingga diperlukan dukungan dari pemerintah pusat. “Kalau pemerintah pusat bisa membantu dari sisi anggaran, maka pembangunan underpass di Poris bisa terlaksana dan persoalan kecelakaan dapat diminimalisir,” jelasnya.
Selain itu, Teja menyoroti masih tingginya kebutuhan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di wilayah Batuceper. Ia berharap adanya kolaborasi dengan pemerintah pusat agar percepatan penanganan kawasan kumuh dapat segera terwujud, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Sementara itu, Simon, warga RW 02 Kelurahan Batusari, mengungkapkan bahwa kondisi Jalan Daan Mogot saat ini belum memberikan rasa aman bagi pejalan kaki. Ia menilai ketiadaan trotoar membuat aktivitas warga menjadi berisiko, terutama pada jam sibuk. “Jalan Daan Mogot sering macet dan padat, tapi tidak ada trotoar. Kami jadi kesulitan dan berbahaya saat melintas,” ujarnya, berharap ada perhatian serius terhadap kebutuhan infrastruktur dasar tersebut. (sin)
