DPRD Kota Tangerang Inventarisasi Aspirasi Warga, Prioritaskan Penanganan Banjir dan Infrastruktur
DPRDKOTATANGERANG – DPRD Kota Tangerang melalui kegiatan Reses Kedua Tahun Masa Sidang 2025/2026 berhasil menghimpun berbagai aspirasi masyarakat dari lima daerah pemilihan (Dapil).
Wakil Ketua II DPRD Kota Tangerang, Arief Wibowo, menyampaikan bahwa seluruh aspirasi yang diterima akan ditindaklanjuti melalui mekanisme Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Selanjutnya, usulan tersebut akan diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
“Aspirasi yang kami serap akan dituangkan dalam Pokok Pikiran DPRD dan menjadi bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Proses ini berjalan paralel dengan mekanisme Musrenbang yang berjenjang. Kami memperkirakan realisasi program dapat mulai terlihat pada tahun anggaran 2027,” ujarnya.
Arief menegaskan bahwa sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat merupakan isu jangka panjang yang membutuhkan penanganan terencana, komprehensif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang diharapkan dapat menyusun peta jalan (roadmap) yang jelas serta menyampaikan progres penanganan secara transparan kepada publik.
“Masyarakat tidak menuntut penyelesaian secara instan, namun membutuhkan kejelasan data dan informasi, seperti panjang jalan rusak, progres perbaikan, hingga target waktu penyelesaian. Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan publik,” jelasnya.
Selain itu, DPRD juga menyoroti pentingnya peningkatan literasi masyarakat terhadap program-program pemerintah daerah. Keterbatasan informasi dinilai masih menjadi kendala bagi masyarakat dalam mengakses hak-hak dasar mereka.
“Ke depan, literasi masyarakat terkait akses terhadap layanan dasar perlu ditingkatkan melalui sosialisasi yang sistematis dan berkelanjutan,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Arief juga mengungkapkan sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian utama masyarakat, di antaranya penanganan banjir, pengelolaan sampah, dan kondisi infrastruktur jalan. Permasalahan ini dinilai semakin kompleks seiring meningkatnya curah hujan dan tantangan perubahan iklim.
“Wilayah Periuk, Ciledug, dan Karang Tengah masih kerap terdampak banjir. Selain faktor cuaca, sistem drainase dan kesiapan infrastruktur harus terus ditingkatkan agar lebih adaptif,” ungkapnya. (dsw)
