Hindari Praktik KKN, Ketua DPRD Kota Tangerang Teken Pakta Integritas Dengan Forkopimda
DPRD KOTA TANGERANG – Polres Tangerang Kota dan jajaran Forkopimda jalin kerjasama dengan DPRD Kota Tangerang menandatangani pakta integritas pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN),Rabu (1/03/2023).
Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo mengatakan, Semoga dengan adanya pakta integritas ini, sebagai bentuk adanya bukti komitmen penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dari KKN.
“Ini bukti serius khusunya di dewan dan Forkopimda. Kita bangun komitmen untuk patuh dan taat terhadap aturan. Saya berterima kasih kepada Kejaksaan dan ini merupakan terobosan baru. Mudah-mudahan kami bisa menjalani apa yang kami tandatangani dalam pakta integritas,”ucapnya saat hadir di tempat acara pakta integritas di Gedung aula Polres kota Tangerang.
Lebih lanjut ia berharap, dengan komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat menumbuhkembangkan keterbukaan dan pelayanan yang lebih berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel, mandiri dan bertanggung jawab.
Sementara Kepala Kepolisian polres Tangerang Kota, Kombes Pol. Zain Dwi Nugroho selaku tuan Rumah mengatakan, bahwa tujuan penandatanganan pakta integritas merupakan bagian fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi kolusi dan nepotisme, selanjutnya
Ia juga mengatakan bahwa pakta integritas yang dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan anggaran pada bidang pengadaan barang dan jasa, mencegah terjadinya KKN, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Ia juga berpesan bahwa jabatan itu merupakan amanah dan harus dipertanggungjawabkan juga kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta harus dilaksanakan dengan sebaik baiknya, jangan disia-siakan. Ia menegaskan, pakta integritas merupakan komitmen bersama-sama mewujudkan pemerintahan bersih dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme.
“Laporan masyarakat untuk dijadikan bahan koreksi, evalyasi dan perbaikan untuk mengawal pembangunan yang ada di pemerintahan, laporan dan pengaduan masyarakat sudah banyak kita terima, dan tidak sepenuhnya dapat kita jadikan sebagai dasar untuk ditindaklanjuti ke proses hukum. Namun kita akan terus membangunan kepercayaan masyarakat,” tandasnya.
“Acara yang dilaksanakan ini jangan hanya dipandang sebagai seremonial belaka, kita berharap bahwa kegiatan ini dapat dijadikan motivasi bagi kita semua dalam mengemban amanah dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.
