DPRD Tekankan Transparansi dan Kesiapan Pelaksanaan SPMB 2026
DPRDKOTATANGERANG - DPRD Kota Tangerang menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026 agar berjalan secara transparan, akuntabel, dan memberikan akses pendidikan yang adil bagi seluruh masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang, Syamsuri mengatakan, sebelum pelaksanaan SPMB tersebut, pihaknya telah melakukan rapat dengar pendapat (hearing) bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Tangerang guna memastikan seluruh mekanisme pelaksanaan SPMB dipahami dengan baik dan disosialisasikan secara terbuka kepada masyarakat.
“Dari paparan yang disampaikan, mekanisme dan tata cara pendaftaran siswa baru tetap mengacu pada prosedur yang berlaku dan tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Syamsuri.
Komisi II juga menaruh perhatian terhadap kesiapan infrastruktur teknologi yang menjadi penunjang utama proses pendaftaran. Untuk itu, selain berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Komisi II turut meminta dukungan penuh dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) agar seluruh perangkat dan sistem yang digunakan dapat beroperasi secara optimal selama masa pendaftaran berlangsung.
“Dengan kesiapan perangkat dan sistem yang baik, kami berharap proses pendaftaran dapat berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan masyarakat,” katanya.
Menurut Syamsuri, keberhasilan pelaksanaan SPMB tidak hanya diukur dari kelancaran proses administrasi dan teknis, tetapi juga dari sejauh mana sistem tersebut mampu menghadirkan kesempatan yang setara bagi seluruh calon peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas.
Lebih lanjut, Syamsuri menyadari bahwa daya tampung sekolah negeri masih memiliki keterbatasan dibandingkan jumlah calon peserta didik yang mendaftar setiap tahunnya. Oleh karena itu, DPRD Kota Tangerang juga mendorong optimalisasi kerja sama pemerintah daerah dengan sekolah swasta yang telah menjadi bagian dari program pendidikan gratis atau memperoleh dukungan pembiayaan melalui APBD.
“Karena itu, kami mendorong pemanfaatan sekolah swasta yang bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui dukungan APBD, sehingga masyarakat tetap dapat mengakses pendidikan yang terjangkau bahkan gratis,” tegas Syamsuri. (dsw)
