Hasil Reses DPRD Kota Tangerang Masih Didominasi Usulan Infrastruktur dan Penanganan Banjir
DPRDKOTATANGERANG - Permasalahan infrastruktur dan penanganan banjir masih menjadi aspirasi yang paling banyak disampaikan masyarakat kepada anggota DPRD Kota Tangerang dalam kegiatan reses Masa Sidang III Tahun 2025-2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan akan perbaikan jalan, drainase, dan pengendalian banjir masih menjadi perhatian utama warga di berbagai wilayah.
Wakil Ketua II DPRD Kota Tangerang, Arief Wibowo, menilai penanganan banjir perlu dilakukan secara lebih komprehensif dengan berlandaskan kajian mendalam yang mempertimbangkan perubahan iklim yang semakin nyata dan cepat terjadi.
“Saya berharap persoalan banjir benar-benar dikaji secara mendalam. Kita harus memiliki rencana induk atau desain besar dalam menghadapi perubahan iklim. Jangan sampai penanganannya hanya bersifat tambal sulam karena pada akhirnya tidak menyelesaikan substansi persoalan yang ada,” ujarnya, Selasa (23/6/26).
Menurutnya, penanganan banjir tidak dapat dipisahkan dari persoalan infrastruktur jalan. Sistem drainase yang tidak berfungsi optimal akan berdampak langsung terhadap kerusakan jalan dan menurunkan kualitas infrastruktur yang digunakan masyarakat setiap hari.
Karena itu, Arief menekankan pentingnya pembangunan sistem pengelolaan air yang terintegrasi mulai dari saluran lingkungan hingga kanal-kanal utama. Ia menilai perbaikan pada satu titik saja tidak akan efektif apabila aliran air di bagian hulu belum tertangani dengan baik.
“Normalisasi sungai-sungai besar memang sudah berjalan, tetapi perhatian juga harus diberikan hingga ke tingkat drainase lingkungan. Jangan sampai kanal besar sudah disiapkan, sementara saluran-saluran kecil yang menjadi penghubung aliran air justru belum dituntaskan,” katanya.
Selain langkah jangka panjang melalui perencanaan yang matang, Arief juga mendorong percepatan respons pemerintah terhadap berbagai potensi persoalan banjir dan infrastruktur. Ia meminta agar pemerintah daerah lebih proaktif melakukan pemetaan kondisi di lapangan tanpa harus menunggu laporan atau aduan dari masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, Arief mengaku akan mendorong pembahasan khusus terkait persoalan tersebut bersama perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Menurutnya, berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat saat reses harus menjadi dasar penyusunan langkah konkret agar permasalahan banjir dan infrastruktur dapat ditangani secara lebih efektif dan berkelanjutan. (sin)
