Komisi III Dorong Optimalisasi PAD Melalui Digitalisasi Transaksi Keuangan Daerah
DPRDKOTATANGERANG - Komisi III DPRD Kota Tangerang mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan digitalisasi transaksi pajak dan retribusi daerah. Langkah tersebut dinilai dapat membantu meningkatkan penerimaan daerah sekaligus membuat pengelolaan transaksi lebih transparan dan akuntabel.
Anggota Komisi III DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo mengatakan, penerapan digitalisasi transaksi keuangan daerah perlu dilakukan secara optimal dan tidak berhenti pada pengembangan sistem. Menurutnya, digitalisasi juga harus memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam melakukan pembayaran pajak maupun retribusi.
“Digitalisasi ini harus bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak dan retribusi. Di sisi lain, sistemnya juga harus bisa membantu pemerintah dalam mengoptimalkan PAD,” ujarnya, Senin (5/9/26).
Ia menyebutkan, penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) perlu didukung dengan integrasi sistem digitalisasi pajak dan retribusi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dengan sistem yang terintegrasi, pemerintah daerah dapat lebih mudah memantau transaksi serta mengelola potensi penerimaan daerah.
Selain itu, Komisi III menilai hasil studi tiru Pemkot Tangerang ke Pemerintah Kota Semarang perlu ditindaklanjuti secara konkret. Pembelajaran tersebut mencakup strategi penguatan PAD, pengelolaan pajak dan retribusi, serta penerapan ETPD yang dapat diterapkan sesuai kebutuhan Kota Tangerang.
Gatot menekankan, penerapan digitalisasi juga perlu dievaluasi untuk melihat sejauh mana sistem tersebut mampu meningkatkan penerimaan PAD. Menurutnya, evaluasi penting dilakukan agar penerapan digitalisasi tidak hanya menjadi pengembangan sistem, tetapi memberikan hasil yang dapat dirasakan dalam pengelolaan pendapatan daerah.
“Jangan sampai digitalisasi hanya berhenti di sistemnya saja. Harus ada hasil yang terlihat, baik dari peningkatan PAD, transparansi pengelolaan maupun kemudahan masyarakat. Itu yang harus kita lihat dan evaluasi bersama,” tutupnya. (bap/sin)
