Komisi III Minta Pemkot Tangerang Percepat Serapan Anggaran
DPRDKOTATANGERANG - Komisi III DPRD Kota Tangerang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang mempercepat realisasi penyerapan APBD Tahun Anggaran 2026 yang hingga saat ini masih berada di bawah target. Percepatan dinilai penting untuk memastikan program dan kegiatan yang telah dianggarkan segera terlaksana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ketua Komisi III DPRD Kota Tangerang, Sumarti mengatakan, Pemkot Tangerang perlu segera melakukan evaluasi terhadap sejumlah faktor yang memengaruhi belum maksimalnya penyerapan anggaran. Evaluasi tersebut meliputi kualitas perencanaan, kesiapan proses pengadaan, kinerja OPD, hingga efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.
“Target penyerapan anggaran Pemkot Tangerang sebesar 60,71 persen, sementara realisasinya baru mencapai 50,31 persen. Ini masih perlu dilakukan percepatan yang efektif, tetapi jangan sampai mengorbankan kualitas pekerjaan dan akuntabilitas anggaran,” ujar Sumarti melalui sambungan telepon, Rabu (16/9/26).
Menurut Sumarti, capaian tersebut menunjukkan masih terdapat sejumlah pekerjaan dan program pembangunan yang belum selesai maupun belum terlaksana secara optimal. Karena itu, Pemkot Tangerang diminta dapat mengidentifikasi penyebab keterlambatan secara terukur sekaligus memastikan sisa waktu pelaksanaan APBD 2026 dimanfaatkan secara efektif.
“Kami mendorong seluruh OPD untuk segera melaksanakan kegiatan dan penyerapan anggaran yang belum terealisasi. Masih ada sekitar 10,40 poin yang belum tercapai dari target, sehingga perlu ada langkah percepatan dan jangan dibiarkan berlarut,” tegasnya.
Ia menekankan, percepatan serapan anggaran harus tetap dilakukan dengan memperhatikan kualitas hasil pekerjaan, ketepatan pelaksanaan program, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Sumarti berharap optimalisasi penyerapan APBD tidak hanya tercermin dalam peningkatan angka realisasi anggaran, tetapi juga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan publik.
“Percepatan serapan anggaran bukan semata-mata untuk mengejar capaian angka, melainkan memastikan setiap anggaran yang telah dialokasikan segera berubah menjadi program, pembangunan, dan pelayanan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (erd)
