DPRDKOTATANGERANG - Menghadapi musim hujan, kesiapan infrastruktur pengendali banjir menjadi perhatian Komisi IV DPRD Kota Tangerang. Perbaikan drainase dan pembangunan tandon yang telah dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang perlu diimbangi dengan pemeliharaan rutin serta pengawasan kualitas pembangunan agar dapat berfungsi optimal.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Tangerang, Alrizoma Akrom, menilai upaya Pemkot Tangerang dalam memperbaiki drainase dan membangun tandon pengendali banjir sudah cukup baik. Meski demikian, sejumlah titik rawan genangan masih memerlukan perhatian, terutama terkait kapasitas saluran, sedimentasi, dan penyumbatan sampah.
“Di titik rawan genangan, dimensi saluran dan gorong-gorong masih perlu diperkuat. Perencanaan dan pengawasan juga harus terus ditingkatkan,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (9/10/26).
Menurut Akrom, pengawasan Komisi IV tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup ketepatan sasaran penggunaan anggaran, kualitas teknis pekerjaan, pemeliharaan dan normalisasi saluran, serta keterhubungan drainase dari lingkungan permukiman hingga sungai.
Ia menjelaskan, konektivitas saluran air perlu menjadi perhatian agar aliran air dari kawasan permukiman dapat mengalir dengan baik menuju saluran utama. Dengan demikian, potensi genangan akibat saluran yang tidak berfungsi optimal dapat diminimalkan.
“Selain penguatan infrastruktur, pembaruan data titik-titik genangan juga penting sebagai dasar menentukan prioritas penanganan. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat mengidentifikasi lokasi yang membutuhkan penanganan dan menyesuaikan program pembangunan dengan kondisi di lapangan,” jelas Akrom.
Selain itu, Akrom merekomendasikan penambahan tandon dan sumur resapan, penegakan aturan tata ruang, serta peningkatan peran masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran air. Menurutnya, pemeliharaan drainase tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan.
“Penanganan banjir harus terintegrasi dari hulu ke hilir. Sinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) sangat penting agar upaya pencegahan dan penanganan banjir bisa berjalan lebih efektif,” pungkasnya. (dsw)