Pansus II Soroti Stunting, Bansos, hingga Lapangan Kerja dalam Evaluasi LKPJ 2025
DPRDKOTATANGERANG - Ketua Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kota Tangerang, Syamsuri menyampaikan, sejumlah rekomendasi strategis dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tangerang Tahun 2025.
Syamsuri menyampaikan beberapa rekomendasi tersebut ditujukan pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangerang dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dimana tingkat prevalensi stunting masih cukup tinggi dan masih butuh perhatian khusus terhadap kasus ini.
"Jika dilihat, asupan anak di usia 5 tahun kebawah dari sisi gizi masih perlu dukungan maksimal dari dinas terkait. Sehingga dapat mengurangi angka kematian pada anak serta pertumbuhan anak usia lima tahun ke bawah dari sisi tinggi badan dan faktor lainnya dapat lebih maksimal," jelasnya usai melaksanakan Rapat Paripurna Penyerahan Rekomendasi LKPJ Tahun 2025, Rabu (29/4/26).
Selain itu Syamsuri juga memberikan rekomendasi pada Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tangerang terkait penyediaan lapangan pekerjaan yang lebih masif dan signifikan. Terutama bagi usia lepas untuk SMA maupun SMK masih belum memiliki pekerjaan, dapat lebih ditingkatkan.
"Sesuai dengan program Wali Kota Tangerang yaitu 3G yang diantaranya terdapat gampang kerja, seharusnya poin ini menjadi sorotan penting, namun dalam implementasi nya masih belum terlalu maksimal. Maka kita dorong dalam LKPJ 2026 ini, penyerapan calon pekerja di Kota Tangerang dapat lebih ditingkatkan," tuturnya.
Di sisi lain, untuk Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tangerang dapat lebih memaksimalkan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan penerima Bansos.
"Beberapa penerima Bansos yang masuk kategori desil lima kebawah masih belum menerima bansos, namun yang masuk kategori desik 6 keatas menerima bansos, ini bukti penyaluran bansos belum begitu maksimal dan perlu adanya evaluasi dari Dinsos," ungkap Syamsuri.
Pada poin terakhir, Syamsuri menyoroti pada Dinas Pendidikan (Disdik) terkait permasalahan Ijazah siswa SMP Swasta yang masih banyak ditahan oleh pihak sekolah dan menghambat para siswa untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya di tingkat SMA. Ia mengatakan hal ini perlu menjadi perhatian khusus oleh Disdik Kota Tangerang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
"Walaupun ada program sekolah swasta gratis, namun ada beberapa permasalahan seperti penebusan ijazah yang perlu di tangani oleh Disdik Kota Tangerang, agar siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA atau SMK tidak mengalami kendala di tahun pertama, kedua ataupun ketiga," tegas Syamsuri.
Selanjutnya syamsuri berpesan agar Disdik Kota Tangerang lebih proaktif untuk menjalin komunikasi dengan Dirjend vokasional terkait bantuan bantuan pendidikan. Kecakapan Kerja dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha dari Direktorat Kursus dan Pelatihan agar program tersebut dapat bermanfaat untuk peningkatan keterampilan dan sumber daya masyarakat khususnya yg kurang mampu secara ekonomi. (erd)
