DPRD Dorong Optimalisasi PAD Melalui Digitalisasi dan Penguatan Pengawasan Pajak
DPRDKOTATANGERANG - DPRD Kota Tangerang melalui Badan Anggaran (Banggar) memberikan sejumlah rekomendasi strategis kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pasca pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, di Ruang Rapat Paripurna, Rabu (15/7/26) kemarin.
Berdasarkan hasil pembahasan Banggar, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 mencapai Rp3,097 triliun atau 101,95 persen dari target sebesar Rp3,038 triliun, dengan kelebihan capaian sekitar Rp59,28 miliar.
Kontribusi terbesar berasal dari Pajak Daerah yang terealisasi sebesar Rp2,722 triliun atau 100,40 persen dari target Rp2,711 triliun. Capaian tersebut meningkat sekitar Rp643,98 miliar atau 30,98 persen dibandingkan realisasi tahun 2024 yang sebesar Rp2,078 triliun.
Sementara itu, Retribusi Daerah juga menunjukkan peningkatan signifikan. Dari target Rp272,75 miliar, realisasinya mencapai Rp292,04 miliar atau 107,07 persen, meningkat sekitar Rp216,41 miliar atau 286,18 persen dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp75,62 miliar.
Wakil Ketua II DPRD Kota Tangerang, Arief Wibowo menegaskan, bahwa capaian tersebut perlu dijaga melalui langkah-langkah konkret untuk memperkuat kualitas penerimaan daerah.
"Peningkatan PAD harus diiringi dengan pembenahan sistem. Validasi data objek pajak dan retribusi, digitalisasi pemungutan, serta efektivitas penagihan piutang daerah harus terus diperkuat agar potensi kebocoran penerimaan dapat ditekan," ujarnya saat dihubungi, Kamis (16/7/26).
Selain itu, Banggar juga merekomendasikan percepatan penyelesaian piutang pajak dan retribusi daerah, termasuk melalui penerapan sanksi terhadap wajib pajak yang menunggak.
Arief turut mendorong kajian potensi PAD sebagai dasar penetapan target pendapatan yang lebih akurat sekaligus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah tanpa membebani masyarakat.
"Kami ingin optimalisasi PAD dilakukan secara berkelanjutan melalui inovasi dan penguatan tata kelola, tanpa menambah beban masyarakat. Yang perlu dimaksimalkan adalah potensi yang sudah ada melalui sistem yang lebih efektif dan akuntabel," tutup Arief. (dsw)
