DPRDKOTATANGERANG - Jalan lingkungan yang rusak, kebutuhan penerangan jalan umum, hingga persoalan banjir masih menjadi pekerjaan rumah yang disuarakan masyarakat. Berbagai aspirasi tersebut disampaikan warga kepada Anggota DPRD Kota Tangerang, Apanudin, dalam Reses Kesatu Masa Sidang 2026–2027 di kediamannya di RW 03, Kelurahan Batusari, Kecamatan Batuceper, Minggu (11/10/26).

 

Reses tersebut dihadiri warga dari Daerah Pemilihan (Dapil) II yang meliputi Kecamatan Neglasari, Batuceper, dan Benda. Dalam pertemuan itu, masyarakat memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan kondisi lingkungan sekaligus kebutuhan pembangunan yang dirasakan sehari-hari.

 

Apanudin mengatakan, persoalan infrastruktur masih menjadi aspirasi yang paling banyak disampaikan warga. Mulai dari jalan setapak dan jalan lingkungan yang kondisinya sudah kurang baik, hingga kebutuhan penanganan banjir yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

 

Namun, menurutnya, kebutuhan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik. Persoalan sosial, seperti program bedah rumah, penerangan jalan umum, serta pelaksanaan program sekolah gratis jenjang SMP dan SMA, juga perlu mendapat perhatian.

 

“Memang sebagian besar aspirasi masyarakat berkaitan dengan infrastruktur. Tetapi, kita juga perlu melihat kebutuhan lainnya, seperti bedah rumah, penerangan jalan umum, dan bagaimana pelaksanaan program sekolah gratis di lapangan. Semua ini perlu kita dengarkan karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Apanudin.

 

Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Tangerang tersebut menjelaskan, setiap usulan yang masuk perlu dilihat berdasarkan tingkat urgensi dan jenis penanganannya. Untuk persoalan yang relatif ringan, seperti perbaikan jalan lingkungan, pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas terkait, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), agar dapat ditindaklanjuti melalui program yang tersedia.

 

Sementara itu, persoalan yang membutuhkan penanganan lebih besar, seperti pengendalian banjir, perlu melalui tahapan perencanaan dan penganggaran. Karena itu, masyarakat juga perlu memahami bahwa setiap usulan memiliki mekanisme dan proses yang berbeda sebelum dapat direalisasikan.

 

“Kita coba petakan mana yang bisa ditangani dalam jangka pendek dan mana yang membutuhkan perencanaan lebih panjang. Kalau ada perbaikan jalan lingkungan yang sifatnya ringan, tentu bisa kita komunikasikan dengan dinas terkait. Tetapi, untuk persoalan seperti pengendalian banjir, perlu perencanaan dan proses penganggaran yang lebih matang,” jelasnya.

 

Bagi Apanudin, reses bukan sekadar agenda untuk menampung keluhan, melainkan juga kesempatan untuk berdialog dan menjelaskan bagaimana aspirasi masyarakat diproses dalam pembangunan daerah. Dengan komunikasi yang terbuka, warga diharapkan memahami tahapan yang perlu dilalui sekaligus dapat ikut mengawal usulan yang telah disampaikan.

 

Ia berharap, aspirasi dari masyarakat Kecamatan Neglasari, Batuceper, dan Benda dapat ditindaklanjuti sesuai skala prioritas dan kewenangan masing-masing perangkat daerah.

 

“Yang terpenting, kita mendengarkan dulu kebutuhan masyarakat, kemudian kita lihat urgensinya dan mencari jalan keluarnya bersama. Harapannya, aspirasi yang memang dibutuhkan warga bisa kita perjuangkan agar pembangunan yang dilakukan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutupnya. (dsw)