Reses Teja Kusuma Perjuangkan Insentif Satlinmas dan PSM, serta Dana Kelurahan berbasis RW
DPRDKOTATANGERANG - Peningkatan kesejahteraan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), serta penguatan pembangunan berbasis anggaran untuk RW menjadi perhatian Anggota Komisi IV DPRD Kota Tangerang, Teja Kusuma, dalam Reses Kesatu Masa Sidang 2026–2027 di Kantor Kecamatan Batuceper, Minggu (11/10/26).
Dalam kegiatan tersebut, Anggota DPRD Kota Tangerang dari Daerah Pemilihan (Dapil) II ini menyerap aspirasi masyarakat terkait kesejahteraan petugas di tingkat lingkungan, kebutuhan anggaran pembangunan wilayah, hingga peningkatan kapasitas PSM dalam menjalankan pelayanan sosial.
Teja menegaskan, Fraksi PDI Perjuangan berkomitmen memperjuangkan peningkatan kesejahteraan Satlinmas yang berperan dalam menjaga ketertiban dan mendukung kegiatan pemerintahan di lingkungan masyarakat. Salah satu upaya yang akan diperjuangkan yakni pengalokasian insentif Satlinmas se-Kota Tangerang melalui APBD Murni Tahun Anggaran 2027.
“Kami dari Fraksi PDI Perjuangan akan memperjuangkan agar insentif Satlinmas di seluruh Kota Tangerang dapat direalisasikan. Mereka memiliki peran penting dalam membantu menjaga ketertiban dan mendukung kegiatan pemerintahan di lingkungan masyarakat,” ujar Teja.
Selain Satlinmas, perhatian juga diberikan kepada PSM yang memiliki peran penting dalam pelayanan sosial. Bertambahnya beban kerja, khususnya dalam proses verifikasi data berdasarkan polemik desil saat ini, dinilai perlu diimbangi dengan peningkatan dukungan kapasitas dan kesejahteraan.
“Kami juga akan memperjuangkan peningkatan insentif PSM. Beban kerja mereka bertambah, termasuk dalam melakukan verifikasi data desil masyarakat. Karena itu, perlu ada perhatian terhadap kesejahteraan, penguatan kapasitas, serta koordinasi lintas sektor agar data yang dihasilkan semakin akurat dan pelayanan sosial tepat sasaran,” jelasnya.
Di sisi lain, Teja turut menyoroti pentingnya penguatan anggaran Dana Kelurahan berbasis RW untuk mempercepat pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Skema tersebut dinilai perlu dikaji agar setiap wilayah memiliki ruang lebih besar dalam menentukan prioritas pembangunan lingkungannya.
Sebagai langkah awal, DPRD akan mendorong pemkot melakukan studi komparasi ke sejumlah daerah yang telah menerapkan Dana Kelurahan berbasis RW. Hasil kajian tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam memperjuangkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Kota Tangerang.
“Dana Kelurahan berbasis RW perlu kita kaji agar pembangunan bisa lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Kami akan mulai melakukan studi komparasi ke daerah yang telah menerapkan skema tersebut, sehingga nantinya dapat menjadi bahan untuk memperjuangkan kebijakan yang sesuai dengan kondisi Kota Tangerang,” ungkapnya.
Teja berharap, aspirasi yang disampaikan dalam reses dapat ditindaklanjuti melalui pembahasan anggaran dan koordinasi dengan pemerintah daerah. Peningkatan kesejahteraan Satlinmas dan PSM serta penguatan pembangunan berbasis RW diharapkan dapat berjalan beriringan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pemerataan pembangunan. (dsw)
